Beranda > Baca Aja, Info, Jobs, Renungan > SKB Hemat Listrik/Pengalihan Waktu Kerja Industri (apa lagi sih ini?)

SKB Hemat Listrik/Pengalihan Waktu Kerja Industri (apa lagi sih ini?)

Membaca ini….. astaga…. kenapa lagi sih pemerintah??

Selasa, 08 Juli 2008 22:56 WIB                                       

Draf SKB Tinggal Diteken Lima Menteri

Penulis : Zubaidah Hanum

 

JAKARTA–MI: Draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Kerja Pada Sektor Industri sudah final dan tinggal menunggu paraf lima menteri. Industri bisa dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik untuk sementara.
“Draf ini sudah kelar. Disepakati bahwa sanksi nya pasokan listrik dihentikan sementara jika industri tidak mengikuti SKB ini. Sanksi ini akan diatur dalam ketentuan teknis,” kata Sekertaris Jenderal Departemen Perindustrian (Depperin) Agus Tjahajana, di Gedung Depperin, Jakarta, Selasa (8/7), seusai rapat finalisasi draf SKB tersebut. Rapat dilaksanakan secara maraton sejak, pekan lalu. Sanksi tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan di tingkat pemerintah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Direktur Pembangkit Listrik Jawa Madura Bali PLN Murtaqi Syamsudin menuturkan, opsi pemutusan listrik itu berkembang dalam rapat. Namun, bentuk teknis sanksi masih akan dibicarakan lagi dalam rapat yang digelar, Rabu (9/7) besok.
“Pemutusan aliran listrik bagi pengusaha yang tidak melakukan ini memang ada. Tapi kan tidak enak lah seperti itu. Soal sanksi itu kita masih mau duduk lagi dengan pengusaha,” ungkapnya.
Dalam draf yang disepakati, lanjut dia, rapat memutuskan agar pelaksanaannya dinegosiasikan kembali dengan industri. Untuk itulah, PLN harus membicarakan secara business to businees (B to B) dengan Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Rencananya pertemuan akan digelar, Rabu (9/7) besok.
Agus menambahkan, insentif yang diberikan kepada industri akan diukur berdasarkan penghematan listrik yang dilakukan. “Ini akan dihitung secara B to B. Berupa diskon tarif listrik seperti tarif daya maksimal. Mirip-mirip lah,” cetus dia.
Ia menuturkan, draf SKB tersebut sudah final dan akan disampaikan ke tingkat menteri. “Baru diterbitkan. Sanksinya akan diterapkan Oktober. Eksekutornya PLN,” tandasnya.
Menurut Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu, pengalihan jam kerja industri akan dilakukan dari hari kerja ke hari libur yakni Sabtu atau Minggu. “Jadi tidak dua hari sekaligus. Kalau semua pindah ke Sabtu dan Minggu, kan sama saja. Jebol-jebol juga,” ucap Said.
Soal ketidakmampuan PLN dalam memberikan insentif bagi industri, Said menjawab, “Saya pikir itu jadi agenda yang perlu menjadi pertimbangan. Bahkan mau semahal apapun tarif listrik, tetap tidak bisa dipaksakan,” imbuhnya.
Pada Sabtu, PLN mencatat adanya selisih dengan daya listrik sebesar 1.000 MW. Daya listrik yang menganggur semakin tinggi pada hari Minggu menjadi 2.000 MW. “Pemerintah inginnya ( SKB ini) segera. Keinginan Wapres kan ini secepatnya. Yakinlah PLN, pemerintah, dan pengusaha harus sepakat. Karena kalau tidak defisit ini akan terus terjadi,” kata Murtaqi.


Kadin mengaku tidak mempermasalahkan SKB tersebut. “Kita harus bijaksana menghadapi ini. Namun, penghematan tidak hanya diberlakukan bagi industri. Tapi juga usaha dan rumah tangga. Sebab, kegiatan industri memiliki nilai tambah yang besar,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel.
(Zhi/OL-03)

 

Berikut draft SKB nya :

 

Memutuskan :

Peraturan bersama Depperin, ESDM, Depnakertrans, Depdagri, Menneg BUMN tentang pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri.

 

Pasal 1

  1. Tujuannya adalah mengatasi ketidakseimbangan pasokan PLN dengan kebutuhan listrik industri.
  2. Menghindari pemadaman listrik sehingga industri bias melakukan kegiatan operasional lebih baik.

 

Pasal 2

  1. Setiap industri wajib mengalihkan dua hari waktu kerja dari Senin sampai Jumat ke hari Sabtu dan Minggu.
  2. Perusahaan industri seperti yang dimaksud ayat 1 mengatur pengalihan waktu kerja sesuai dengan kebutuhan.
  3. Perusahaan industri seperti yang dimaksud ayat 1 wajib melaporkan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perindustrian dengan tembusan ke Depperin, ESDM, Depnakertrans, Depdagri, Menneg BUMN.
  4. Pengalihan waktu kerja seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah peraturan bersama ini ditetapkan.

 

Pasal 3

Kewajiban pengalihan waktu kerja yang dimaksud pasal 2 tidak berlaku bagi industri yang beroperasi 24 jam per hari dalam satu minggu atau 3 shift kerja.

 

Pasal 4

  1. PT PLN wajib menjaga stabilitas dan kesetersediaan pasokan listrik bagi industri.
  2. PT PLN wajib memberikan insentif bagi :
    1. Industri yang mengalihkan waktu kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 2.
    2. Industri yang beroperasi pada Sabtu-Minggu sebelum ditetapkannya peraturan bersama ini.

 

Pasal 5

  1. Depperin bertugas :
  1. Depperin bertugas mengkoordinasikan penanganan dan pembinaan program penghematan energi pada sector industri.
  2. Monitoring pelaksanaan pengalihan waktu kerja disektor industri.

 

  1. Departemen ESDM bertugas :
  1. melaksanakan perhitungan dan pasokan listrik di setiap daerah.
  2. Mengawasi kewajiban PLN dalam menjamin stabilitas dan kepastian pasokan listrik.

 

  1. Depnakertrans bertugas :

Memfasilitasi pengalihan waktu kerja pada pengusaha atau organisasi pengusaha, pekerja atau serikat pekerja.

 

  1. Departemen Dalam Negeri bertugas :

Mengkoordinasikan dengan kepala daerah mengenai penanganan dan pembinaan dalam pengalihan waktu kerja dalam sektor industri.

 

  1. Menneg BUMN……..

(Belum disusun tugas bagi Menneg BUMN).

 

Pasal 6

Pelaksanaan peraturan bersama ini dilakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan.

 

Pasal 7

Bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan pasal 2 peraturan bersama ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 8

Peraturan bersama ini berlaku sampai 31 Desember 2009, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

 

Pasal 9

Peraturan bersama ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan ……………… (masih kosong).

 

Sumber : Media Indonesia & Detik.com

 

Dan inilah keputusan yang telah ditandatangani :

Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang:
‘Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja
Pada Sektor Industri di Jawa-Bali’.
Pasal 1
Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa-Bali bertujuan:
a. Mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN dengan kebutuhan listrik sektor industri.
b. Menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik

Pasal 2
a. Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu.
b. Penentuan perusahaan industri dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan untuk setiap klaster/daerah industri oleh Bupati/walikota berdasarkan usulan PT PLN setempat.
c. Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 harus mencapai 10% dari beban puncak pada klaster/daerah industri tersebut.
d. Bupati/walikota wajib mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2008.

Pasal 3
a. Bupati/walikota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pasal 2.
b. Bupati/walikota setiap tiga bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara BUMN.

Pasal 4
Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi:
a. 24 jam sehari selama 7 hari dalam 1 minggu atau
b. 7 hari dalam 1 minggu

Pasal 5
PT PLN wajib menjaga stabilitas dan ketersedian pasokan listrik untuk sektor industri.

Pasal 6
1. Menteri Perindustrian bertugas:
a. Mengkoordinasikan melalui kerjasama antar lain dengan KADIN mengenai penanganan dan pembinaan program penghematan energi pada sektor industri dan,
b. Monitoring pelaksanaan pengalihan waktu kerja di sektor industri.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan pasokan dan kebutuhan listrik disetiap daerah dan,
b. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PT PLN dalam menjamin stabilitas dan kepastian pasokan listrik.
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengaturan pengalihan waktu kerja kepada pengusaha/organisasi pengusaha dan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh.
4. Menteri Dalam Negeri bertugas mengkoordinasikan Bupati/walikota dalam melaksanakan dan monitoring pengalihan waktu kerja disektor industri.
5. Menteri Negara BUMN bertugas:
a. Mengawasi PT PLN dalam rangka melaksanakan kewajiban pengalihan waktu kerja dan
b. Mendorong perusahaan industri di lingkungan Kementerian Negara BUMN untuk melaksanakan pengalihan waktu kerja.

Pasal 7
PT PLN diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan bersama.

Pasal 8
Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2008.

 

 

 

 

Iklan
  1. Juli 9, 2008 pukul 2:30 pm

    Rencana pemerintah yang akan menerbitkan SKB tentang penghematan energi diharapkan jangan sampai menurunkan produktivitas industri. Seharusnya pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap konsumsi energi khususnya listrik di perusahaan dan daerah-daerah.
    Bukan itu saja, pemberian sanksi khusus kepada industri yang dianggap boros, tentunya akan mempersulit kalangan industri dalam memanfaatkan listrik. Padahal, konsumsi listrik bisa dihemat tanpa harus mengurangi produktivitas dan tanpa harus melakukan kontrol ketat [Yohan Putera Soemarna]

  2. Juli 15, 2008 pukul 11:21 am

    pengennya mah , ada SKB atau ngga , listrik tetap nyala
    setuju khan ???

  3. arifrahmanlubis
    Juli 16, 2008 pukul 9:33 am

    Salam.

    Numpang pengumuman 🙂

    Download ebook pemikiran Islam, pemikiran umum, biogafi tokoh, Fiqih, Al Quran, Hadist, Novel, Bahasa Arab, Pernikahan dan keluarga Islami di

    http://arifrahmanlubis.wordpress.com/38/

    Hatur nuhun.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: