Beranda > Info, Kuliner > Kadis Pelayanan Pajak DKI: Pajak Tak Lihat Warteg Atau Bukan, Tapi Omzetnya

Kadis Pelayanan Pajak DKI: Pajak Tak Lihat Warteg Atau Bukan, Tapi Omzetnya

Astaga…. Makan di Warteg kena pajak juga?

Info diambil dari sini

Kamis, 02/12/2010 17:24 WIB
Nurvita Indarini – detikNews

Jakarta – Pelanggan warteg atau warung kecil lainnya harus bersiap-siap mengeluarkan uang lebih saat menyantap hidangan. Sebab pajak 10 persen akan rata diterapkan kepada pengusaha makanan beromzet Rp 60 juta setahun.

“Pajak ini tidak mengenal sebutan, mau warteg, warung makan padang, sepanjang menjual makanan dan minuman di atas Rp 60 juta melekat kewajiban sebagai pembayar pajak,” ujar Kadis Pelayanan Pajak Pemprov DKI, Iwan Setiawandi.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Wawan Setiawandi, Kamis (2/12/2010):

Apa dasar diterapkannya pajak bagi warteg?

Selama ini di seluruh daerah, pemerintah daerah ada pajak daerah yang dikenakan pada setiap usaha yang menyediakan jasa makan dan minum. Sesuai UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana warung, kafetaria dan semua yang menyediakan jasa makanan dan minuman, wajib kena pajak.

Dulu, pajaknya kepada restoran yang omzetnya Rp 30 juta, nah sekarang kita naikkan ke Rp 60 juta. Yang di bawah itu tidak kena pajak. Pajak itu tidak mengenal sebutan. Mau warteg, warung nasi padang, sepanjang menjual makanan dan minuman dengan omzet di atas Rp 60 juta melekat kewajiban sebagai pembayar pajak.

Selama ini untuk yang warteg dan warung lain relatif belum tercover. Kita mau intensifkan dan galakkan dengan azas keadilan. Masak di sebelahnya warteg, di sebelahnya lagi warung nasi padang, wartegnya ramai, padangnya sepi, yang kena pajak cuma padang. Pajak tidak melihat itu (warteg atau bukan), tapi melihat omzetnya.

Tidak bertentangan dengan UU 42/2009 yang menyebut makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya juga bukan merupakan obyek PPN?

Karena bukan objek PPN, maka jadi pajak restoran oleh daerah. Pajak pertambahan nilai memang tidak boleh. Nah, pajak restoran ini untuk daerah.

Pertimbangan di atas Rp 60 juta apa?

Ingin melindungi pedagang kecil. Itu sudah melalui diskusi panjang, sudah di DPRD juga. Kalau Rp 60 juta itu kan sekitar Rp 5 juta per bulan, dan mungkin pendapatannya sekitar Rp 200 ribuan per hari.

Berapa potensi yang dapat diperoleh dari penerapan ini?

Yang omzet Rp 60 juta banyak. Tapi sekarang kita masih data, kira-kira potensinya berapa. Bulan ini didata, sosialisasi. Mungkin Januari nanti baru diterapkan karena perda secara yuridis mulai berlaku pada 2011. Sekarang masih siapkan teknisnya, juklak, juknis.

Mengapa menggunakan mekanisme self assesment?

Itu metode pemungutannya. Jadi yang sudah bagus pencatatannya, sudah rapi, bisa kita terapkan dengan ini. Jadi dihitung sendiri pajaknya, lalu bayarkan sendiri. Kita mengandalkan kejujuran. Jadi pembayaran tergantung omzet, kalau sepi dan di bawah omzet yang ditetapkan nggak akan bayar pajak.

Bukankah jadi rawan manipulasi?

Self assesment dipercayakan pada wajib pajak. Silakan omzet berapa, silakan laporkan. Silakan bayarkan. Nanti kita uji apakah kepercayaan yang kita berikan dilaksanakan. Caranya dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengujinya. Nanti kalau ada aparat yang main mata, saya sendiri yang akan menyikat.

Lagi-lagi masyarakat kecil harus keluar uang lagi?

Di saat sekarang banyak yang mengeluhkan harga barang. Tapi pajak kan buat semua juga. Kalau biasa makan di warteg Rp 6.000, sekarang harus bayarkan 10 persen pajak, jadi bayar Rp 6.600. Saya juga suka makan nasi goreng teriak di warung. Suka semur jengkol di warteg. Nanti kalau makan di warteg yang kena pajak, saya juga harus bayar 10 persen pajaknya itu.

Jika berlaku Januari 2011, sosialisasi sudah sejauh mana?

Secara besar-besaran mau dilakukan pertengahan Desember. Sebenarnya ini juga sudah mulai dilakukan dengan adanya peliputan media massa. Makanya kan sekarang menimbulkan pertanyaan, nanti kita jelaskan. Yang sudah dilakukan teman pers ini kan bagian dari sosialisasi.

Target pajak restoran berapa?

Targetnya tahun ini Rp 770 miliar. Alhamdulillah hingga 1 Desember ini sudah (tercapai). Sebelumnya kita dapat Rp 660 miliar, jadi ada kenaikan sekitar 26 persen. Mungkin akhir tahun ini bisa mencapai Rp 800 miliar. Tahun depan targetnya Rp 850 miliar. Jadi ada kenaikan rata-rata sekitar 14 persen.

Pajak restoran adalah yang terbesar?

Ada di 5 besar. Nomor 1 bea balik nama (BBN) Rp 3,6 triliun, nomor 2 dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 3,2 triliun, dan ketiga pajak restoran sekitar Rp 800 miliar ini. Keempat, pajak hotel sekitar Rp 700 miliar, dan pajak bahan bakar Rp 700 miliar.

Dijamin transparan?

Ya soal pajak memang ada perhatian di psikologi masyarakat, karena ada kasus Gayus (terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan). Dengan adanya tambahan pajak sepertinya jadi kontraproduktif.

Tapi pajak itu kan bagian dari kewajiban warga negara. Jadi seperti slogan yang sering kita dengar, bayar pajaknya dan awasi penggunaannya. Silakan diawasi, saya nggak alergi. Kita transparan. Kalau mau info, silakan saja, akan kita buka.

(vit/nrl)

Iklan
Kategori:Info, Kuliner Tag:,
  1. Oscar Harris
    Desember 3, 2010 pukul 9:02 am

    Tidak jadi masalah Warteg,Warung Nasi dan lain sejenisnya dikenakan pajak daerah…TAPI INGAT bagi para Pejabat DISPENDA dan jajarannya asal yang benar saja dalam mengelola pajak daerah…!!!JANGAN sampai ada Korupsi!!!Dan sudah bukan rahasia umum lagi kalau beberapa oknum DISPENDA ada yang “bermain main” dengan Pajak Daerah…Dan saya sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini,saya sering datang ke kantor DISPENDA JakTim,JakSel,Jakbar untuk mengurus pembayaran Pajak Resoran..saya sering menjumpai karyawan DISPENDA asiik2an duduk2,mengobrol,merokok padahal itu masih pada jam kerja..Enak banget ya..Tolong kepada bapak2 yang berwenang mohon diperhatikan “Anak2 Buahnya” untuk disiplin dalam bekerja (Jangan Mengobrol,Jangan Santai,Jangan Merokok di ruangan dsb pada saat jam kerja) karena anda anda semua ini di gaji oleh negara!!!Terus terang saya sekarang agak Antipati dan gemas dengan Oknum2 PNS seperti itu.Hal tersebut dapat dijumpai di seluruh instansi pemerintah dari mulai kelurahan dan lain sejenisnya… SEMOGA PARA MENJADI PERHATIANNYA DAN MENJADI SADAR YA, MAAF sebelumnya kalau saya kritik…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: